Kebumen terkenal sebagai daerah sentra genteng. Bahkan sebagai ciri khasnya, bangunan atap komplek Setda pun didesain menyerupai ”tobong” tempat pembakaran genteng. Sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, Peniron merupakan pemasok bahan baku utama yaitu tanah, yang lazim disebut ”kuweh”. Puluhan kubik tanah diangkut setiap harinya dengan truk dan dijual kepada pabrik genteng di Kedawung, Sruweng dan sekitarnya. Setelah puluhan tahun, kini penggalian sudah mencapai hampir 400 meter dari jalan raya dengan luas lebih dari 250.000 m2.

Bukan rahasia lagi kalau galian golongan C hanya semata-mata mencari profit, tetapi amat merusak lingkungan. Jika tak percaya, silahkan Anda lihat langsung di lokasi galian di area sawah Kebokuning Peniron. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas galian liar itu sudah sangat amat parah!

Penyebab dari rusaknya lingkungan lebih disebabkan cara penggalian yang ngawur, seperti kedalaman galian yang tidak sama serta tidak mempertimbangkan kepentingan pembuangan air sawah. Sudah begitu cara pengambilannya tidak diikuti reklamasi yang baik pada saat selesai digali. Jadilah sawah yang dulunya subur menjadi sawah tadah hujan dengan sekali panen setiap tahun karena sebagian menjadi kolam air serta sebagian lagi menjadi bukit kecil. Rusak parah, kata yang tepat untuk menggambarkan kondisinya.

Sudah begitu, harga yang dipatok juragan kuweh (istilah untuk pihak yang menggali tanah dan menjualnya ke pabrik genteng) juga sangat murah. Bayangkan, untuk setiap 28 m3 tanah yang bisa untuk membuat ribuan genteng hanya dihargai 125 ribu rupiah! Disamping itu, kedalaman galian yang sesuai perjanjian 2 meter dalam prakteknya bahkan mencapai lebih dari 3 meter. Bahkan 1 ubin sawah yang digunakan untuk jalan masuk truk pengangkut tanah hanya dibayar 125 ribu pertahun!

Penggalian yang sudah berlangsung hampir sepuluh tahun ini memang tak terkendali. Hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi pada awalnya, pada akhirnya hanya menjadikan juragan kuweh kaya raya, tetapi menyisakan kerugian yang luar biasa pada alam dan tentu pada petani sendiri.
Sekarang H. Ngarsis sang juragan, bahkan telah menjadi raja tanah di Peniron dan dengan caranya telah menguasai tambang tanah dengan monopolinya.

Entah pihak mana yang harus disalahkan dan harus bertanggung jawab dalam hal ini. Juragan gentengkah, penggalikah, penjualkah, atau pemerintahkah? Atau mereka sebenarnya bersalah semua?

Berdasarkan penelusuran, semua pihak ternyata punya andil dalam membuat kerusakan. Juragan yang rakus dan licik dalam memanfaatkan ”ketidakberdayaan ekonomi” petani, petani yang karena ketidakberdayaannya tak tahan dengan iming2 uang, serta oknum pemerintah desa yang saya yakin sejak lama sudah membuat kongkalingkong dengan juragan.

Sekarang, ketika kondisinya sudah begitu parah, memang menjadi pekerjaan yang berat untuk mengatasinya. Sebagian dari sawah-sawah yang belum digali ternyata sudah dijual oleh pemiliknya untuk digali dan pekerja galian adalah masyarakat juga. Memang menjadi sangat dilematis dan memerlukan keberanian ekstra ketika kita harus menegakkan aturan tetapi berbenturan dengan hak masyarakat dan hajat hidupnya.

Tetapi pada akhirnya, semua terjadi karena memang belum ada aturan berbentuk Peraturan Desa yang mengatur penambangan galian tanah. Kalaupun konon dulu pernah dibuat Perdes oleh BPD sebelumnya, kenyataannya tidak diimplementasikan dilapangan karena penggalian tanah tetap berlangsung liar dari dulu. keberadaan Perdes itu mungkin hanya menjadi arsip BPD lama.

Biarpun terlambat, sebuah kerugian besar jika masalah ini tidak segera kita cari solusinya.