Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Peniron bahkan mungkin juga di desa-desa lain, data mengenai pertanahan masih sangat amburadul. Masih carut marutnya data pertanahan inilah yang kerap menimbulkan masalah, bahkan sering menimbulkan sengketa hanya gara-gara berebut batas tanah.
Dalam masalah pertanahan di Peniron, dari dulu masyarakat diposisikan sangat lemah. Bahkan cenderung hanya menjadi obyek, sama seperti tanah yang menjadi haknya. Dengan hanya berbekal selembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), masyarakat seolah hanya menjadi obyek pendapatan bagi negara.

Disamping lemahnya kedudukan masyarakat sebagai wajib pajak dalam hak tanah, sekarang masih banyak SPPT bermasalah. Dari 5 ribuan lembar SPPT di Peniron, masih banyak SPPT yang masih dimiliki generasi pertama, sementara tanah itu sudah dibagi-bagi dan digarap sampai generasi ketiga bahkan keempat. Itu yang kerap memacu konflik keluarga gara-gara masalah tanah. Disamping itu, masih banyak lembar SPPT yang tidak ada obyeknya, disamping puluhan hektar tanah yang telah beralih wilayah karena erosi sungai Luk Ulo.
Lucunya, SPPT-SPPT tak bertuan itu masih menjadi kewajiban masyarakat maupun desa untuk dibayar. Akibatnya, selalu ada tunggakan-tunggakan PBB setiap tahun dan menjadi wanprestasi bagi Pemdes dimata Pemkab.

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, dalam masa Pemerintahan Triyono Adi sudah diupayakan pendataan ulang dengan pembuatan SPPT massal dengan biaya murah. Pada akhir tahun 2006, hampir 3000 lembar SPPT baru dibuat. Memang, SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan sah atas tanah sebagaimana sertifikat, tetapi minimal dengan tertibnya SPPT, maka obyek pajak berupa tanah masyarakat menjadi lebih jelas.

Tahun 2008 ini, usulan untuk pembaruan data pertanahan untuk desa Peniron direalisasikan. Bentuknya adalah pembaharuan data obyek berupa tanah seluruh desa dengan pengukuran ulang kondisi saat ini. Isitilah yang diperkenalkan adalah SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Obyek Pajak). Konon, pengukuran seperti ini yang dalam istilah umum disebut ”ricikan” dilakukan terakhir kali di Peniron pada tahun 1942, yang saat ini masih digunakan sebagai peta desa.

Dengan SISMIOP ini, yang kelak akan tercipta peta baru, ada harapan bagi kita untuk memperjuangkan kembali batas-batas desa kita yang hilang. Utamanya tanah desa ber SPPT dan sekarang dikuasai desa lain karena telah beralih akibat erosi sungai.
Mulai Senin, 9 Juni 2008 ini, 4 tim yang dibentuk desa dengan masing-masing beranggotakan 10 orang dan berasal dari seluruh elemen mulai bekerja melakukan pengukuran langsung. Rencananya, tim akan bekerja nonstop selama 150 hari kerja dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

Pelaksanaan SISMIOP tentu tak lepas dari kendala dan masalah. Utamanya adalah bagaimana seluruh anggota tim punya tanggung jawab terhadap tugasnya. Jika masalah internal seperti ini tidak diperhatikan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab tim, maka rencana yang sangat baik ini justru bisa menjadi bumerang.
Masalah internal itu muncul dari tim itu sendiri, yaitu sikap mental dari sebagian perangkat desa yang harus diakui masih sangat memprihatinkan. Apalagi ada iuran 15.000 per titik tanah yang diukurnya. Kalau kemudian dikalikan 5.000 titik saja, saya amat yakin, iman sebagian anggota tim belum sepenuhnya kuat dan tidak tergoda. Saya sudah membuktikannya di tim inventarisasi dan penataan asset, betapa mentalitas sebagian perangkat memang harus diperbaiki.

Selamat bekerja tim SISMIOP, semoga dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan manfaat sebagaimana tujuannya.