Amin Tohari (45 tahun) tetangga saya baru saja pulang dari sawah. Baju lusuh dan peluh yang masih menempel ditubuh kekarnya menandakan dia memang seorang pekerja keras. Toh begitu, wajahnya tak dapat mampu menyembunyikan kegundahannya. Dengan 2 orang anak yang salah satunya sudah di SMP, dia amat gundah dengan situasi yang dihadapinya saat ini. Berbekal sepetak sawah yang dia jadikan lahan untuk tumpuan hidup, yang hanya bisa untuk bisa bertahan hidup, betapa kenaikan BBM menjadi pukulan yang amat telak buat kehidupannya.

Bagaimana dia bisa bertahan jika sebelum BBM naik saja dia sudah gali lubang tutup lubang untuk makan dan menyekolahkan anaknya? Padahal, tentu kenaikan harga BBM akan dikuti pula kenaikan harga-harga kebutuhan hidupnya yang selama ini saja sudah begitu sulit dia jangkau?

Satu hal lagi yang membuat dia sakit hati, kondisi kehidupannya yang sangat berat tidak lantas menjadikan dia terdaftar sebagai calon penerima BLT, baik tahun lalu dan mungkin diteruskan sekarang. Protes kepada perangkat desa bersama rekan yang senasib dirinya sudah berkali-kali dia layangkan, toh perangkat desa ternyata pun hanya merespon dan tak bisa mewujudkan harapannya agar bisa dicatat sebagai rakyat miskin.
Demikianlah dia berkeluh ketika mampir di teras rumah saya. Dia tak langsung pulang dan lebih memilih menuangkan waktu untuk membagi keluhannya. Memang berat beban yang dia sandang, apalagi ketika pemerintah lagi-lagi menambah kesulitan hidupnya dengan menaikkan harga BBM.
Ah..seandainya pemimpin kita bisa merasakannya..

Lain lagi dengan tetangga saya Natareja (46 tahun). Jika dibandingkan dengan Amin Tohari, kehidupannya jelas jauh lebih baik untuk ukuran desa Peniron. Dengan sawah yang luas dia bisa hidup dengan rumah yang baik bentuk maupun isinya jauh lebih baik dari Amin. Tetapi entah parameter apa yang dipakai pemerintah dalam untuk menentuka kategori ”miskin” sehingga dari dulu tercatat sebagai penerima BLT.
Ketika saya temui, toh tetap saja memgeluh. Bahkan secara jujur dia mengharapkan tak ingin mendapat BLT lagi. Dia yang orang ndeso, petani tulen dan tidak tamat SD dengan tegas mengatakan, BLT tidak menjadikan orang kaya. Justru program pemerintah termasuk menaikkan BBMlah yang membuat banyak rakyat menjadi miskin karena apa-apa jadi mahal. HEBAT!
Orang kecil saja tahu, kenapa orang gede tidak?

Itulah realita yang saya dapatkan, yang saya yakin tidak didapat oleh SBY – JK beserta pembantu-pembantunya. Kalaupun dia mendapat jawaban dari rakyat yang dia temui, saya yakin mereka tidak mendapatkan jawaban yang jujur. Kalaupun dia mendapat laporan dari pembantunya, saya yakin laporan itu hanya ABS semata.

BLT ANTARA PRO DAN KONTRA

Peluncuran program BLT yang menurut Andi Mallarangeng didasari niatan untuk merubah budaya dari subsidi barang ke orang memang menimbulkan banyak ekses. Maka, pendapat pro dan kontrapun muncul. Tetapi pada setiap kesempatan, saya lebih sering mendapatkan tanggapan kontra bahkan sinis tentang program ini.

Jika alasan pemerintah ingin merubah budaya subsidi, maka dengan program BLT pemerintah juga membuat budaya-budaya baru yaitu BUDAYA MALAS, BUDAYA CENGENG dan bahkan BUDAYA PENGEMIS. Bukankan itu sangat kontraproduktif dengan semangat yang dislogankan SBY pada pesta Kebangkitan Indonesia beberapa waktu di Seyanan dengan INDONESIA BISA-nya?

Bagaimana rakyat bisa memahami kalau Indonesia berada dalam krisis ketika masih ada duit yang dibagi-bagi?
Kalau seperti itu, bukankah negara masih punya duit dan tidak perlu menaikkan harga BBM yang berimbas pada naiknya inflasi?

Lantas logika apa yang digunakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan kemudian membagi-bagi duit? Logika politikkah? Atau ingin mempertahankan citra diri ditengah cibiran kegagalan yang ditujukan kepadanya?

Lantas kemana suara wakil rakyat dan partai-partai yang selama kampanye berjanji akan membela kepentingan rakyat? Atau mungkin memang benar bahwa mereka cuma pandai bersilat lidah dan bermain logika. Ataukah mereka takut kelihatan bodonya karena sebenarnya kenaikan BBM adalah hasil persetujuan DPR saat penetapan APBN?

BLT DI PENIRON

Pembagian BLT di Peniron, sama dengan desa-desa lain. Kisruh, semrawut dan asal jalan. Akibatnya, disamping banyak yang tidak tepat sasaran, program ini tidak memberi efek positif bagi masyarakat, bahkan lebih banyak mencatat efek negatif. Tetapi itu bisa dimaklumi karena sepertinya program BLT memang program yang asal jalan.

Dampak negatif dan masalah sosial adanya BLT :

  1. Renggang dan menipisnya budaya/sikap toleransi masyarakat desa, baik antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah desa. Hal ini disebabkan tidak jelasnya kriteria dalam memiskinkan masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan beberapa pihak.
  2. Tumbuhnya sikap apatis dan menipisnya budaya gotong royong. Carut marutnya BLT disikapi emosional oleh masyarakat dengan sikap apatis dan melunturkan budaya yang amat berharga yaitu enggannya masyarakat untuk melakukan budaya gotong royong. Karena ada anggapan bahwa telah terjadi pilih kasih dalam sensus kemiskinan, maka mereka memprotesnya dengan tidak mau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.
  3. Hilangnya sikap hormat masyarakat desa kepada pemimpin, utamanya perangkat desa. Fenomena Ini tentu sangat berbahaya karena hilangya kewibawaan pemerintah akan sangat mempengaruhi kelancaran program pemerintah.
  4. Renggangnya rasa kekeluargaan sebagai ciri khas masyarakat pedesaan.
USULAN SEBAGAI PENGGANTI BLT

Duit yang dibagi-bagi, bagi para pejabat memang sangat kecil jumlahnya. Tetapi bagi masyarakat desa, uang begitu berharganya. Di Peniron, jika masih menggunakan data lama maka calon penerima sekitar 680 orang. Jika dikalikan Rp. 100.000,- per-bulan maka ada 68.000.000,- yang masuk ke Peniron. Jika BLT dibagikan setiap 3 bulan, maka setiap triwulan akan masuk dana 204.000.000,-, jika dalam satu tahun berarti Rp. 816.000.000,-

Peniron, yang masih membutuhkan infrastruktur peningkatan ekonomi, uang sebesar itu akan sangat berarti jika dialokasikan untuk peningkatan ekonomi baik sarana maupun SDM.

Ilustrasi dan mimpi:
  • Jika dana BLT dibelanjakan ternak sapi, maka dalam 3 bulan bisa didapat 40an ekor sapi @ 5 jutaan dan dalam 1 tahun akan ada 160 ekor sapi. Dengan adanya sapi, maka akan mudah dibentuk kelompok ternak dan dengan adanya kelompok ternak akan mudah dilakukan penyuluhan mengenai agrobisnis, pengelolaan lingkungan dan cara beternak yang baik. Dengan kelompok ternak serta peningkatan SDM karena intensnya penyuluhan, maka akan mudah membentuk koperasi. Jika ada koperasi maju, bukankah tidak hanya usaha ternak aygn dikembangkan, tetapi juga usaha pendukung lainnya seperti usaha pakan, usaha jual beli sapi, usaha jagal, usaha kompos dan lain-lain?
    Jika dikelola dengan baik, silahkan hitung keuntungan multiplier dari model seperti ini.
  • Jikalau duit BLT tidak semata-mata dibagi-bagi, tetapi diberikan dengan model Padat Karya seperti jaman Orde Baru, maka masyarakat dengan kriteria miskin bisa bekerja untuk mendapatkan uang. Dengan bekerja sebenarnya mereka tetap memegang filosofi nenek moyangnya yaitu ”pangan ora temumpang lambe, tapi pangan temumpang gawe”. Dengan itu, maka akan rakyat akan terjaga dari rasa malas dan cengeng ditengah kesulitan hidup yang diciptakan pemerintahnya.

Di samping itu, bukankah kerja dari masyarakat miskin dengan bentuk padat karya akan menciptakan infrastruktur untuk menunjang aktifitas ekonomi yang tidak hanya bisa dinikmati oleh mereka yang miskin? Dan dengan itu, akan terjaga perilaku ”melu handarbeni” terhadap sarana umum itu itu bersama-sama.

Minimal, jika pemerintah desa boleh diberi keleluasaan dalam mengelola dana itu, tentu akan lebih tepat pada sasarannya. …tapi jangan-jangan jadi lahan korupsi baru?..

Ataukah lebih baik dana itu bisa dibebaskan untuk dikelola oleh masyarakat untuk apa saja? Itu sekilas sebagai gambaran, kenapa pemerintah tidak mengalihkan saja model BLT ini dengan program yang jelas-jelas lebih memberdayakan masyarakat.

Sekarang jika jelas-jelas BLT bukan program yang pro rakyat, dan justru hanya menciptakan kebodohan dan kemiskinan yang merupakan faktor terpuruknya bangsa ini, kenapa tidak kita tolak? Lantas kapan kita bisa ternetas dari krisis jika kita justru semakin dimiskinkan dan dibodohi?

Maka kita tunggu sikap pemerintah desa Peniron untuk merespon BLT ini? Beranikah mereka menolaknya atau mengalihkan untuk kegiatan yang lebih memberdayakan? Atau minimal mengkampanyekan pemahaman ke masyarakat, bahwa BLT tidak akan membuat kaya dan tidak menolong mereka dari kesulitan karena TIDAK MAMPUnya Menteri Perdagangan dalam menurunkan harga-harga.. (berdasarkan pengakuannya di iklan tv lho)

Ah..saya pesimis karena Bupati bahkan Gubernur saja tidak berani menolaknya…